Press Release : ECOTON Dukung Pemkab Gresik Terbitkan Perda Tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai

+
147 Views

Wringinanom, 22 Oktober 2021 – DPRD Kab. Gresik Komisi 3 terus berkomitmen dalam menciptakan lingkungan bebas sampah plastik sekali pakai. Dalam hal ini, Pemkab gresik menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2021 tentang Pengurangan Penggunaan Plastik Sekali Pakai (PSP). Perda tersebut mengatur tentang mekanisme pemanfaatan dan pengolahan sampah plastik. Ecoton mendukung dan sangat mengapresiasi terbitnya perda tersebut. Keunggulan perda ini adalah bupati berwenang memberikan insentif kepada Produsen, Pelaku Usaha dan Penyedia PSP. Bentuk pemberian insentif dinilai keren karena memberikan pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak daerah bagi yang menjalankan perda tersebut. Selain itu Pemkab juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang menjalankan perda tersebut berupa piagam penghargaan, bantuan dana pengelolaan sampah; dan/atau bantuan modal usaha.

Perda ini mengatur tentang PSP ramah lingkungan dan PSP tidak ramah lingkungan. Yang dimaksud “PSP ramah lingkungan” adalah PSP yang setelah pemakaian dapat didaur ulang atau dimanfaatkan kembali atau mudah terurai. Sedangkan yang dimaksud dengan “PSP tidak ramah lingkungan” adalah PSP yang setelah pemakaian sudah tidak dapat didaur ulang atau dimanfaatkan sama sekali serta membutuhkan waktu yang lama untuk terurai atau tidak dapat terurai sama sekali, seperti Polysterina (styrofoam), kantong plastik, sedotan plastik, dan galon sekali pakai.

Masyarakat berperan secara aktif dalam pengurangan plastik sekali pakai dan melakukan sosialisasi bahaya penggunaan plastik sekali pakai dalam lingkungan. Melakukan pemilihan plastik sekali pakai atas sampah organik dan sampah residu. Perda ini juga mengatur tentang kewajiban Pelaku usaha, Produsen dan Penyedia PSP untuk mengupayakan pembuatan kemasan plastik sekali pakai (PSP) yang ramah lingkungan.

Perda nomor 3 tahun 2021 juga sudah mengatur tentang ketentuan pidana bagi setiap orang dan/atau badan usaha yang melanggar ketentuan pelarangan dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selain itu bagi pelanggar baik Pelaku Usaha, Produsen dan Pengguna PSP/Masyarakat dikenai sanksi administratif.

Ecoton berharap dengan adanya Perda nomor 3 tahun 2021 ini semua elemen baik dari Masyarakat, Pelaku Usaha, Produsen dan Penyedia PSP dapat saling bekerjasama serta saling bersinergi untuk mengimplementasikan serta mensukseskan Perda tersebut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *