KEBIJAKAN PEMBIAYAAN PENGELOLAAN SAMPAH DI INDONESIA

+

Artikel ini merupakan hasil rangkuman Webinar Knowledge Sharing Program PKPPIM – BKF dengan tema “Kebijakan Pembiayaan Pengelolaan Sampah di Indonesia” dan ECOTON menjadi salah satu peserta.

Keynote Speaker :

Dian Lestari – Plt.Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral

Sri Bebassari – President Indonesia Solid Waste Association

Arief Nurhidayat – Direktur PT. Comestoarra Bentarra Noesantarra

Agunanan Samosir – Peneliti Madya, PKPPIM

 

17 target pembangunan berkelanjutan (SDGs) pengelolaan sampah juga termasuk kedalamnya di bagian aksi mitigasi dan adaptasi dalam pengendalian perubahan iklim, termasuk penyediaan air bersih.  Ada 5 Aspek dalam pengelolaan sampah di suatu negara :

  • Aspek Peraturan
  • Aspek Kelembagaan
  • Aspek Sosial Budaya
  • Aspek Teknologi
  • Aspek Pembiayaan

 

Sedangkan pada Negara Indonesia ada 2 aspek yang masih belum optimal yakni Anggaran dan Kelembagaan.

Komitmen pemerintah dalam mendukung upaya pembangunan berkelanjutan yang mengedepankan pelestarian lingkungan hidup semakin menguat dengan semakin banyak instrument fiscal utamanya transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang penggunaannya diperuntukkan terkait lingkungan hidup.

Beberapa jenis TKDD tersebut meliputi :

  • DBH Kehutanan dana reboisasi
  • DAK Fisik bidang lingkungan hidup dan kehutanan
  • DAK Non fisik bantuan biaya pengelolaan limbah sampah
  • Dana insentif daerah
  • Dana desa yang telah mengakomodir ekologi dan lingkungan hidup dalam penggunaannya (Permendesa No.11 tahun 2019)

Mengacu pada skema EFT yang dikembangan saat ini maka TKDD berbasis LH dan kehutanan tersebut disebut marTABE: TANE (transfer anggaran nasional berbasis ekologi). Level provinsi (TAPE – bantuan keuangan berbasis ekologi ke Kab/Kota) dan dilevel Kab/Kota (TAKE-bantuan keuangan ke Pemdes dana desa untuk ekologi)

Sumber pendanaan sampah :

  1. Pendanaan APBD : Retribusi sampah, penerimaan umum lainnya mencakup
  2. Pemilahan (dilakukan oleh rumah tangga)
  3. Pengumpulan/daur ulang (pembangunan bank sampah; pembangunan rumah pengomposan yang terpadu; pengembangan TPA, TPS, dan TPST)
  4. Pengangkutan (penyediaan alat angkut sampah)
  5. Pemusnahan/pengolahan (pembangunan landfill, IPAL, akses jalan, dan PSEL)
  6. Dukungan pendanaan APBN
  7. DID
  8. DAK Fisik Subbidang Lingkungan Hidup
  9. DIPA K/L
  10. DAK Nonfisik (amanat Perpres 35/2018)
  11. Dukungan kelayakan atas sebagian konstruksi (VGF) PSEL
  12. Subsidi bagi PLN atas selisih harga : Feed in Tariff (FIT)

 

Anggaran berbasis ekologi atau lingkungan hidup yang memadai (UU No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup) wajib dialokasikan oleh pemerintah dan pemda untuk:

  • Kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup (pasal 45 ayat 1)
  • Pemulihan kondisi lingkungan hidup yang tercemar dan rusak (pasal 46)

Dana alokasi khusus lingkungan hidup untuk daerah-daerah yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Selain itu, pemerintah dan pemda juga wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup (pasal 45 ayat 2).

  • Dana insentif daerah dialokasikan untuk memberikan insentif/penghargaan kepada daerah atas kinerja pemerintah daerah dalam perbaikan/pencapaian kinerja di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

Pokok pokok kebijakan DID 2020

  • Melanjutkan peran insentif untuk memperbaiki pengelolaan TKDD
  • Melanjutkan kebijakan yang mendukung pencapaian prioritas nasional
  • Melanjutkan peran insentif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah
  • Melanjutkan refocusing dan penajaman indikator yang lebih mencerminkan kinerja pemerintah daerah
  • Melanjutkan penguatan inovasi dalam pelayanan kepada masyarakat
  • Mendorong peningkatan investasi dan ekspor
  • Mendorong pemanfaatan pembiayaan kreatif (creative financing)
  • Mendorong peningkatan kualitan belanja melalui pemenuhan mandatory spending
  • Mendorong penyampaian pelaporan tepat waktu

Pengelolaan sampah yang termasuk dalah kelompok kategori DID

Indikator : Kebijakan dan strategis pemerintah dalam pengurangan dan penanganan sampah dengan target pengurangan sampah 30% dan penanganan sampah 70% pada tahun 2025; indikator kinerja pengelolaan sampah laut dinilai dari indikator penerapaan kebijakan dan program pembatasan sampah plastik dan penerapan kebijakan dan program daur ulang dan guna ulang sampah plastik

Metode : Penerapan kebijakan dalam pembatasan sampah 50% dan program daur ulang dan guna ulang sampah plastik 50%

Tujuan : Mendorong pemerintah daerah untuk berkinerja baik dalam melaksanakan pengelolaan dan pengurangan sampah plastik.

Alokasi DID untuk TA 2020 untuk 14 Pemda (1 Provinsi Bali dan 13 Kota : Surabaya, bogor, malang, depok, Balikpapan, Banjarmasin, jambi, bandung, banjarbaru, bontang, Denpasar, jayapura, dan 1 kabupaten : Badung)

Alokasi anggaran pengelolaan sampah belum menjadi prioritas baik APBN maupun APBD (masih dibawah standar). Masih minimnya jumlah retribusi/iuran (masih di bawah standar). Belum efektifnya pengukuran mengenai subsidi pengelolaan sampah (berapa banyak dan berapa lama).

 

ASPEK KELEMBAGAAN

Aspek kelembagaan juga belum optimal : pembagian kewenangan dan tanggung jawab, harmonisasi eksekutif – legislatif, kerjasama pemerintah – swasta – masyarakat, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM, penguatan lembagaan, koordinasi lintas sector : kementrian, SKPD. Yang dimaksud kelembagaan ini adalah pemerintah, pengusaha/produsen dan tentunya masyarakat juga. Pemerintah (pusat) dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Seharusnya pengelolaan sampah itu wajib menjadi prioritas dan sejajar dengan bidang lain seperti transportasi, keamanan, listrik, air minum dan lainnya. Bisnis utama pengelolaan sampah adalah untuk mendapatkan benefit/manfaat, bukan sekedar profit. Yang dijual adalah kebersihan lingkungan. Aspek pembiayaan selain diambil dari biaya pengelolaan, APBD, APBN, namun juga perlu adanya dukungan Extended Producer Responsibility (EPR).

Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam. Pasal 15 UU No. 18 tahun 2008. Peran produsen dalam pembatasan timbulan sampah.

  • Menggunakan produk yang mudah diurai oleh proses alam dan menimbulkan sampah sesedikit mungkin. Tidak menggunakan produk yang sulit diurai oleh proses alam.
  • Menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang. Menggunakan bahan baku produksi hasil daur ulang.
  • Pemanfaatan kembali sampah. Menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang.

Selain itu, Masyarakat juga wajib berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah pasal 28 UU No. 18 tahun 2008 yakni:

  • Pemberian usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah dan/atau pemerintah daerah terkait kebijakan pengelolaan sampah
  • Membayar iuran/retribusi
  • Tidak membuang sampah sembarangan dan memiliki tempat sampah
  • Memulai belajar memilah sampah dengan benar.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *